DPR Jadwalkan Paripurna HMP Pemakzulan Wapres Gibran, Saan Mustopa: Syarat UU MD3 Telah Terpenuhi
JAKARTA — Dinamika politik nasional kian memanas menyusul bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dijadwalkan segera menggelar rapat paripurna guna menindaklanjuti usulan tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Langkah konstitusional ini diambil di tengah sorotan publik yang luas terhadap hubungan kelembagaan eksekutif. Sebelumnya, kabar mengenai pengunduran diri Wapres Gibran sempat mencuat ke permukaan dan memantik berbagai respons dari para pengamat politik, termasuk pandangan bahwa persoalan tersebut kini telah berada di ujung koridor hukum.
Kendati demikian, proses di parlemen terus bergulir secara terpisah namun berdampingan dengan opsi jalur hukum seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait kelanjutan proses di legislatif, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan bahwa usulan HMP yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan formal dan substantif.
"Usulan HMP tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)," ujar Saan Mustopa dalam keterangannya di Kompleks Parlemen.
Berdasarkan regulasi yang berlaku dalam UU MD3, salah satu syarat mutlak pengajuan Hak Menyatakan Pendapat yakni wajib diusulkan sekurang-kurangnya oleh 25 orang anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Dengan terpenuhinya syarat minimal dukungan tersebut, pimpinan DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk membawanya ke dalam forum rapat paripurna.
Rapat paripurna esok hari diprediksi akan menjadi babak penentu krusial untuk menentukan arah sikap politik fraksi-fraksi di parlemen. Publik kini menanti apakah mekanisme politik melalui HMP ini akan melaju ke tahap penyelidikan lanjutan atau menemukan titik temu di tengah koridor hukum dan konstitusi yang berlaku.
