Mantan Kabareskrim Polri, Ito Sumardi, membeberkan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme pengujian laboratorium forensik (Labfor) terhadap dokumen fisik dan batas kewenangannya dalam proses persidangan.
Terkait dinamika persidangan dan perdebatan seputar uji laboratorium forensik (Labfor) ijazah yang kerap menjadi sorotan publik, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Ito Sumardi, memberikan penjelasan mendalam mengenai standar operasional serta koridor hukum yang berlaku.
1. Fungsi dan Standar Uji Labfor Polri
Puslabfor Polri memiliki tugas spesifik dalam melakukan pengujian otentifikasi serta identifikasi dokumen yang bersifat analog atau fisik. Pengujian ini dilakukan secara komprehensif dengan membandingkannya terhadap dokumen pembanding yang sah dan relevan—seperti ijazah rekan-rekan seangkatan yang lulus bersamaan. Aspek yang diuji mencakup karakteristik bahan kertas, fitur pengamanan, teknik cetak, jenis tinta, tulisan tangan, cap stempel, hingga keaslian tanda tangan.
2. Batas Kewenangan Laboratorium Forensik
Puslabfor secara institusional tidak menyatakan secara mutlak bahwa suatu dokumen itu "asli" atau "palsu" dalam vonis hukum, melainkan menyajikan laporan hasil uji teknis yang objektif. Penentuan keaslian dokumen secara hukum pada akhirnya tetap berada di tangan majelis hakim, yang menilai berdasarkan kombinasi hasil uji teknis, keterangan resmi dari institusi penerbit (seperti universitas), serta keterangan para saksi di persidangan.
3. Tanggapan atas Permintaan Uji Ulang
Terkait desakan atau permintaan uji ulang oleh pihak terdakwa, langkah tersebut dinilai tidak relevan apabila objek uji fisik (analog) dicampuradukkan dengan bukti digital sepihak. Berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), permohonan penelitian atau pengujian ulang harus didasarkan pada relevansi hukum yang jelas serta atas perintah resmi dari majelis hakim, bukan atas permintaan sepihak dari pihak yang berperkara.
