Mahkamah Agung resmi merilis putusan lengkap terkait sengketa tata usaha negara mengenai suket penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahkamah Agung (MA) resmi merilis putusan lengkap terkait sengketa tata usaha negara mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut
Pokok Putusan dan Pertimbangan Hukum MA
Dalam amar putusannya, majelis hakim kasasi MA memutuskan untuk:
- Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, H.M. Subhan, S.H., M.H
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 yang sebelumnya memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta
- Menyatakan Batal Suket Penyetaraan: Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019
- Perintah Pencabutan: Mewajibkan pihak Tergugat (dalam hal ini instansi terkait di bawah kementerian) untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut
- Biaya Perkara: Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp400.000
Latar Belakang Sengketa
Sengketa ini bermula dari gugatan yang diajukan terkait keabsahan administratif dan dokumen penyetaraan pendidikan (setingkat SMA/sederajat) yang menjadi salah satu syarat administrasi pencalonan dalam pemilu [01:54:00, 02:10:00]. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai pentingnya ketelitian administratif dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepastian hukum serta ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi negara dan pemilu [01:54:00].
